Jurnal Sabda Justitia sebgai sumber literasi di bidang Hukum yang fokus mengkaji fokus mengkaji permasalahan terkait Hukum Adat, Hukum Hindu, Hukum Privat, Hukum Publik dan Ilmu Negara. Selain sebagai sumber literasi Hukum jurnal ini juga mengkaji mengenai Sosiologi, Antropologi, Ekonomi dan Etika dalam Perspektif Hukum, Hukum Adat, dan Hukum Hindu
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN PLAT KENDARAAN WARNA BARU DI KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Lalu lintas merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang semua kegiatan dan interaksi yang terjadi antara kendaraan, pejalan kaki, dan lingkungan sekitarnya, seperti peraturan dan rambu-rambu lalu lintas, peraturan jalan, dan prosedur lalu lintas. Lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas. Tujuan utama lalu lintas adalah untuk mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki secara aman dan tertib, meminimalisir terjadinya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas. Tujuan dari pemasangan plat nomor menurut Undang-UndangNomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas adalah tanda identifikasi dari sebuah kendaraan itu sendiri maupun identitas pemilik. Plat ini juga merupakan tanda bahwa sebuah kendaraan yang dioperasikan dijalan sudah terdaftar dan memiliki nomor registrasi sepertiyang tercantum pada plat nomor. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode Hukum empiris yang didasarkan atas fakta-fakta diperoleh dari data-data yang di peroleh dilapangan agar menemukan hasil penelitian, seperti wawancara. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budayanya. Ciri dari penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein yaitu kesenjangan antara teori dengan penerapan teori tersebut di masyarakat. Dalam hal ini menenai fungsi dari penggantian warna plat kendaraan yang di atur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, dan implementasi dari sanksi elektronik yang diterapkan di Bali khususnya Kabupaten Buleleng. Hasil Peneltian ini menunjukkan bahawa implementasi peraturan kepolisian republik indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang penggunaan plat kendaraan baru dikabupaten buleleng efektif digunakan karena penurunan angka pelanggaran terkait penggunaan plat kendaraan, dan peningkatan keamanan berlalu lintas. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa kendala dalam implementasi, seperti kurangnya sosialisasi yang efektif, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan kebutuhan akan infrastruktur dan teknologi pendukung yang lebih baik.
RELEVANSI SANKSI KASEPEKANG BAGI MASYARAKAT DESA TUKADMUNGGA DITINJAU DARI PASAL 28 I UNDANG-UNDANG DASAR 1945
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Latar belakang terjadinya sanksi kasepekang bagi masyarakat Deisa Adat Tukadmungga, (2) Reileivansi sanksi kasepekang ditinjau dari Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian sanksi kasepekang ditinjau dari pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa : Subjek penelitian di tentukan secara purposive melalui snowball sampling, yang meliputi tokoh masyarakat Desa Tukadmungga. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya sanksi kasepekang kepada warga desa Tukadmungga disebabkan karena warga melakukan pelanggaran terhadap awig-awig dan sifatnya membangkang sehingga dikenakan sanksi kasepekang. Terhadap sipenerima sanksi kasepekang melekat hak-hak : memanfaatkan setra (kuburan) banjar atau desa pakraman, memanfaatkan tempat suci untuk tujuan khusus, dilakukan atas seizin prajuru banjar. Selama dalam masa kasepekang, pihak yang dikenakan sanksi adat kasepekang berkewajiban mengadakan pendekatan kepada krama banjar guna mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi. Ditinjau dari sudut Hak Asasi Manusia (HAM), beberapa kalangan menilai bahwa sanksi kasepekang dinilai melanggar Hak Asasi Manusi (HAM) karena sanksi kasepekang terhadap seseorang, itu berarti orang yang bersangkutan tidak diajak bertegur sapa atau berkomunikasi padahal dalam rumusan Hak Asasi Manusia terkait hak atas kebebasan informasi menyebutkan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENANGGULANGI PENCEMARAN LINGKUNGAN HUTAN DIKAWASAN DESA PANCASARI
ABSTRAK Keindahan alam yang disuguhkan oleh pulau Bali yang masih terjaga secara alami, menjadikan alam sebagai destinasi wisata yang kini banyak digemari oleh wisatawan. Salah satunya adalah wisata alam yang ada di Kabupaten Buleleng, yang bertempat di Desa Pancasari, yang terkenal dengan tempat wisata campingnya. Banyaknya wisatawan yang kurang kooperatif dalam menjaga lingkungan hutan, dengan membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan hutan menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan hutan yang terjadi tidak hanya berasal dari wisatawan, juga berasal dari warga sekitar yang membuang sampah ke hutan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka pencemaran lingkungan oleh masyarakat di lokasi wisata yang ada di desa pancasari. Dengan adanya keputusan Presiden tersebut, terbitlah Undang Undang yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, Penelitian Hukum Empiris yang berarti suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta – fakta empiris yang diambil dari pelaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris yang diawali dengan meneliti dan menelaah data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1) Faktor hukumnya itu sendiri. 2) Faktor Penegak hukum. 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan. 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penanggulangan maupun pencegahan pencemaran lingkungan termasuk hutan yang ada di wilayah Desa pancasari, oleh pemerintah Desa ialah dengan menerbitkan Peraturan Desa. Pemerintah Desa Pancasari menerbitkan Peraturan Desa Pancasari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang pengelolaan Sampah Di Desa Pancasari. Peraturan ini dibuat khusus untuk mengatur tentang bagaimana pengelolaan sampah di Desa Pancasari. Kendala dalam melakukan Impementasi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Desa Pancasari yaitu; 1) Belum ada sanksi yang diterapkan dalam pengimplementasian undang undang ini, baik dari segi sanksi soasial maupun materi. 2) Berbagai macam upya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mensosialisasikan terkait peraturan desa yang ada, namun antusias masyarakat desa yang masih kurang menyebabkan beberapa hambatan dalam penerapan peraturan desa tersebut. 3) Kurangnya efektifitas Badan Usaha Milik Desa dalam pengimplementasian undang undang no 32 tahun 2009. Adapun beberapa Penerapan Peraturan Desa yang dilaksanakan oleh BUMDes yaitu, penjemputan sampah kerumah warga dengan kesepakatan iuran perbulan dan melakukan kerjasama dalam pembangunan tempat pembuangan akhir.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENGEMBANGAN AGROWISATA DI DESA PANCASARI
ABSTRAK Pariwisata di Bali merupakan sektor andalan dalam pengembangan pembangunan. Karena itulah bali merupakan salah satu provinsi yang mempunyai banyak destinasi wisata termasuk wisata alam dan budaya. Namun selain dengan wisata alam dan budaya, Bali juga gencar dalam pembentukan destinasi study wisata yang mana melibatkan masyarakat dalam mengelola destinasi wisata tersebut. Berbagai macam potensi alam,sejarah dan budaya yang terdapat di Bali dapat dijadikan modal yang sangat besar untuk mengembangkan kawasan pariwisata di Provinsi Bali. Salah satunya ialah dengan mengembangkan potensi yang terdapat di setiap Desa yang ada di Bali sehingga dapat berkembang menjadi destinasi desa wisatya yang dapat menjual kearifan produk lokal, seni dan budaya, serta alam yang terdapat di desa wisata tersebut. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkejanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris yang diawali dengan meneliti dan menelaah data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau peraturan perundang-undangan, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemerintah desa mengenai pengembangan agrowisata di desa pancasari meliputi memberikan fasilitas dalam pengurusan izin usaha dan sosialisasi mengenai peraturan yang mengatur tentang pariwisata kepada pelaku usaha wisata. Selain itu, implementasi hukum lingkungan dalam pengembangan agrowisata di desa pancasari. Pemerintah desa mengeluarkan peraturan desa No 05 Tahun 2022 mengenai pengelolaan sampah. Pemerintah desa memiliki strategi dalam menjalankan peraturan desa no 05 tahun 2022 yakni dengan melakukan sosialisasi di setiap banjar di desa pancasari. Selain itu, pemerintah desa dengan kelompok masyarakat perduli lingkungan melakukan kegiatan pembersihan di sekitaran desa pancasari.
KEPATUHAN HUKUM TERHADAP PASAL 77 UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IJIN MENGEMUDI SAAT BERKENDARA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang Kepatuhan Hukum Terhadap Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap anak di bawah umur yang tidak memiliki surat ijin mengemudi saat berkendara di kota Singaraja dan bertujuan memberi informasi mengenai aturan berkendara sepeda motor terhadap anak di bawah umur supaya paham aturan-aturan dalam berlalu lintas.Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang dipergunakan adalah penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan cara memaparkan keadaan obyek yang di teliti berdasarkan data serta keadaan aktual pada saat ini selanjutnya memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang dikumpul, serta melakukan interpretasi serta generalisasi dan data yang di kumpul mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian di analisis. Masalah pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar saat ini. Hal ini terbukti dengan semakin banyak kendaraan di jalanan yang sudah pasti menyebabkan kemacetan.kurangnya kesadaran tertib berlalu lintas khususnya anak sekolah yang masih dibawah umur, Pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian oleh anak dibawah umur disebabkan oleh kurangnya pengendalian dari orang tua terhadap anak. pasal 77 di kabupaten buleleng belum efektif berlaku di Kabupaten Buleleng, dapat dilihat dari masih banyaknya pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat terhadap keberlakuan peraturan ini dan tidak mematuhi peraturan pada pasal 77 disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor intren dan faktot ekstern.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PERLINDUNGAN HUTAN OLEH JAGA WANA DI DESA PANJI ANOM
ABSTRAK Upaya perlindungan hutan telah dicanangkan dalam UU Perlindungan Lingkungan Hidup, namun realitanya di lapangan masih saja ada tindakan dari masyarakat yang merusak lingkungan hidup. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling. Analisis data yang digunakan yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verivifikasi. Hasil analisis yang didapatkan ialah dengan adanya pengaturan perlindungan lingkungan hidup oleh Jaga Wana di Desa Panji Anom, diharapkan dapat tercipta keseimbangan ekosistem yang berkelanjutan. Menjaga hutan merupakan bagian dari upaya dalam pelestarian sumber daya alam dan ketersediaan air di desa tersebut. Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan Jaga Wana menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan tersebut. Implementasi penegakan hukum lingkungan dalam perlindungan hutan oleh Jaga Wana di Desa Panji Anom memberikan dampak positif dalam upaya perlindungan hutan. Keberadaan Jaga Wana membantu mengurangi tingkat pelanggaran, memperkuat penegakan hukum, melibatkan masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan, serta menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pengawasan, penindakan, edukasi, kerjasama, serta monitoring dan pelaporan terkait hutan. Dengan demikian, peran Jaga Wana menjadi penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hutan di Desa Panji Anom.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9 TAHUN 2018 JO. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
ABSTRAK Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menjadi komponen krusial dalam melaksanakan retribusi daerah. Hal tersebut disebabkan pada aspek ini retribusi berfungsi sebagai instrumen perencanaan anggaran daerah, fungsi pengaturan dan fungsi distribusi. Pengaktualisasian retribusi daerah dalam hal ini retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum tersebut lazimnya diakomodir dalam Peraturan Daerah (Perda). Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana penerapan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 Kabupaten Buleleng No.9/2018 jo. Perda Kabupaten Buleleng No.22/2011 dan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dalam menegakkan Perda Kabupaten Buleleng No.9/2018 jo. Perda Kabupaten Buleleng No.22/2011. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris dan bersifat deskriptif yang melihat penerapan produk hukum di suatu masyarakat serta menelaah persoalan yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung) dengan metode analisis deskriptis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh ialah, pertama, pelaksanaan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Buleleng sebagian besar telah sesuai dengan amanat Perda Kabupaten Buleleng No.9/2018 jo. Perda Kabupaten Buleleng No.22/2011. Namun demikian, terdapat performa baru dimana untuk kendaraan bermotor tertentu telah dibebaskan dari retribusi parkir karena alasan prioritas penggunannya. Selain itu, saat ini untuk parkir harian dan berlangganan tidak berlaku lagi di lokasi parkir tepi jalan umum. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan retribusi parkir yaitu mulai dari kurangnya pemahaman masyarakat hingga adanya pungutan liar. Kedua, kewenangan menegakkan retribusi parkir di tepi jalan umum Kabupaten Buleleng dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Pada pokoknya, Dishub mempunyai tugas dan wewenang dalam berperan merumuskan kebijakan dan rencana kerja, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan dan mengevaluasi hal ihwal perhubungan. Atas persoalan ini Dishub berwenang untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, melaporkan kepada pihak yang berwenang dan meningkatkan pengawasan.
IMPLEMENTASI HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PEMBUANGAN LIMBAH BANGKAI HEWAN PADA ALIRAN SUNGAI DI DESA JOANYAR KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi di Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terkait dengan pelestarian lingkungan hidup. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengimplementasian dari adanya aturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau (UUPPLH) yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan teori sistem hukum dan teori kepastian hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Desa Joanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng telah mengalami pencemaran lingkungan yang dilatarbelakangi oleh tidak adanya aturan yang bersifat mengikat dari pihak pemerintah daerah maupun pemerintah desa mengenai pengelolaan limbah bangkai hewan serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan setempat.
EFEKTIVITAS PERATURAN DESA PANCASARI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA PANCASARI KECAMATAN SUKASADA KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Kebersihan, keteraturan, dan keindahan merupakan suatu yang esensi bagi manusia, dimana sampah yang dihasilkan bila tidak terkelola secara baik dan berkelanjutan akan mengakibatkan efek negatif bagi kehidupan manusia dan lingkungan. dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dibahas yaitu: Peraturan Desa Pancasari Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah apakah sudah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, dampak terhadap prilaku masyarakat setelah disahkannya peraturan tersebut, dan efektivitas penegakan peraturan tersebut terhadap masyarakat. Jenis penelitian ini adalah empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dalam pembentukannya sudah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi efektivitas penegakannya belum dapat dikatakan efektif karena masih sangat dibutuhkan pemahaman dan sosialisasi secara berkelanjutan terkait peraturan tersebut kepada masyarakat secara umum.
UPAYA PENYELESAIAN MASALAH SIMPAN PINJAM KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI KECAMATAN SERIRIT KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat, dan pemerintahan desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Strategi pengelolaan BUMDes Mandiri dalam mewujudkan BUMDes yang baik. 2) Langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam penanganan masalah di BUMDes. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data adalah primer dan sekunder, dalam penelitian ini ada 8 informan yang kemudian menarik kesimpulan akhir dari hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa ”Upaya Penyelesaian Masalah Simpan Pinjam Keuangan Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng ”ada 4 strategi penyelesaian keuangan BUMDes, yang pertama strategi pengorganisasian, organisasi harus kuat dan terstruktur, sehingga jelas tugas masing-masing. Strategi ke 2 yaitu, strategi program, pengurus BUMDes harus memiliki program yang terencana. Yang ke 3 Strategi sumber daya, setiap pengurus harus mampu meningkatkan kwalitas sumber dayanya. Strategi yang ke 4 yaitu strategi kelembagaan, adalah dengan penguatan koordinasi secara kelembagaan. Selain 4 strategi diatas, pemerintah desa dan BPD juga mengambil langkah-langkah yang mempengaruhi pengelolaan BUMdes, yang pertama yaitu: langkah konsultasi dengan konsultasi mampu bertukar fikiran untuk mendapatkan kesimpulan. Langkah yang ke 2 yaitu negosiasi, yang merupakan proses tawar menawar untuk mendapatkan kesepakatan. Dan yang ke 3 langkah mediasi, yaitu upaya penyelesaian konflik dengan pihak ketiga. Dalam proses mediasi ini pemdes dan BPD mengadakan musyawarah desa. Hasil musyawarah desa merupakan keputusan tertinggi.
ABSTRAK Yang dapat disebut anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang terdapat pada pasal 1 menyebutkan bahwasanya anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga anak yang sudah melewati umur 18 tahun sudah tidak masuk dalam kategori anak dan dengan adanya perkembangan zaman mulai maraknya anak yang mulai berhadapan dengan hukum maka setiap anak memerlukan perlindungan hukum yang dimana perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan bukan hanya ketika seorang anak sebagai korban sahaja yang mendapat perlindungan hukum begitu pula dengan anak menjadi pelaku berhak untuk dilindungi dan tetap mengukuti alur persidangan yang ada dengan pembeda sang anak hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya namun dalam melakuakan perlindungan hukum terhadap pelaku anak ada beberapa faktor yang menghambat penerapan perlindungan hukum baik dari faktor intern maupun dari faktor ekstern.
PERAN HAKIM DALAM MENETAPKAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari sebuah kelanjutan hidup seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria, dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Buleleng dan proses dalam penetapan dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Singajara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apa yang menjadi faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Buleleng ditinjau dari Undang-Undang perkawinan; 2) Bagaimana proses dalam penetapan dispensasi terhadap perkawinan anak dibawah umur di Pengadilan Negeri Singaraja. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini yaitu di Pengadilan Negeri Singaraja. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari observasi langsung dengan masyarakat dan wawancara dengan hakim yang memutus perkara dispensasi perkawinan anak di Pengadilan Negeri Singaraja yang nantinya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab pemberian dispensasi perkawinan anak dibawah umur yang disebabkan oleh hamil diluar nikah, dan faktor ekonomi. Dalam memberikan sebuah penetapan dispensasi perkawinan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
EFEKTIVITAS PENGATURAN TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI PADA PASAR RAKYAT BANJAR DI KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Peineilitian ini beirtujuan untuk meindeiskripsikan keiweinangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupatein Buleileing dalam meineirtibkan PEiRGUB Bali dan meininjau kei eifeiktivitas PEiRGUB Bali. Peineilitian ini meinggunakan meitodei peineilitian eimpiris, yaitu peineilitian deingan adanya data-data lapangan seibagai sumbeir data utama, seipeirti hasil wawancara dan obseirvasi. Hasil dari peineilitian ini adalah Peineirapan peilaksanaan tugas dan weiweinang yang dilaksanakan peimeirintah daeirah dimana meimbeintuk suatu instansi yang meimbidangi dalam hal peingeilolaan sampah. Instansi yang meimbidangi masalah peingeilolaan sampah adalah instansi yang meimbidangi lingkungan hidup teitapi teitap juga beirkoordinasi deingan instansi lain yang beirkaitan deingan peingolaan sampah.Satuan Polisi Pamong Praja sangat beirpeiran dalam meimbantu Keipala Daeirah untuk meinciptakan suatu kondisi daeirah yang aman.dapat disimpulkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja meimiliki keiweinangan dalam meilaksanakan peieineigakan peiraturan daeirah seibagaimana meistinya.
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SINGARAJA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOBA
ABSTRAK Tujuan pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja adalah untuk membantu mereka memperbaiki diri, menyadari kesalahan, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja karena jumlah narapidana narkobanya cukup banyak. Masalah yang di ajukan dalam Penelitian, yaitu bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba serta apa kendala yang dihadapi oleh lembaga tersebut dalam pembinaan narapidana narkoba. Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini mengandalkan sumber data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara, dan merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan pengkajian fenomena hukum dalam masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang dimulai dengan menelaah data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, penelitian dilanjutkan dengan melakukan penelitian data primer di lapangan seperti melalui wawancara. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja memiliki peran penting dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba. Pembinaan tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu (1) tahap awal yang meliputi pengecekan administrasi dan kesehatan serta masa pengenalan lingkungan selama 14 hari. Selanjutnya, (2) pembinaan kemandirian yang bertujuan untuk merubah watak dan mental narapidana melalui beberapa kegiatan, seperti pembinaan keagamaan, pembinaan intelektual, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat, dan pembinaan jasmani. (3) terdapat juga tahap konseling terpadu, (4) tahap asimilasi, dan (5) tahap integrasi. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja dalam menjalankan perannya tersebut, di antaranya adalah sarana dan prasarana yang masih kurang, jumlah petugas pemasyarakatan yang tidak seimbang dengan jumlah narapidana, dan anggaran dana untuk rehabilitasi narkoba yang belum tersedia. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya dari pihak yang terkait untuk meningkatkan fasilitas dan memperluas anggaran sehingga pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan dengan optimal.
IMPLEMENTASI SANKSI ADAT DALAM MENGATASI KASUS KAWIN CERAI BERULANG KALI DI DESA ADAT BANGKAH KECAMATAN TEJAKULA KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pengaturan sanksi adat dan implementasinya terhadap kasus kawin cerai berulang kali di Desa Adat Bangkah. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan teori yang digunakan meliputi teori sistem hukum dan teori kewenangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pengaturan sanksi adat yang digunakan untuk mengatasi kasus kawin cerai berulang kali di Desa Adat Bangkah adalah jenis sanksi Artha Danda, yang berupa penjatuhan denda uang atau barang. Sanksi adat ini mencakup tiga hal, yaitu pembayaran menggunakan 100 kg beras, proses perkawinan secara resmi/ulang, dan pelunasan hutang piutang/administrasi sebelum dapat melakukan perkawinan kemBali. Implementasi sanksi adat tersebut tercantum dalam Perarem yang telah dibuat oleh Prajuru Desa Adat dan Prajuru Banjar Adat. Artikel ini memberikan wawasan tentang bentuk pengaturan sanksi adat dalam mengatasi kasus kawin cerai berulang kali di Bali, serta pentingnya implementasi sanksi adat untuk menjaga kestabilan kehidupan berkeluarga dan meminimalkan angka perceraian.
EFEKTIFITAS PASAL 303 KUHP DAN PASAL45 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN WILAYAH HUKUM KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Tindak pidana perjudian sudah seperti budaya dikehidupan masyarakat, tidak bisa dipisahkan apapun keadaannya masyarakat akan tetap bermain judi walaupun judi itu sudah dilarang. Apalagi dengan berkembangnya teknologi semua hal bisa dilakukan dengan mudah menggunakan internet, begitu juga tindak pidana perjudian. Dijaman sekarang perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional melainkan bisa dilakukan secara daring atau perjudian online. Penegakan tindak pidana perjudian di indonesia masih belum bisa dilakukan secara optimal, apalagi dengan adanya perjudian secara online menyebabkan sulitnya penegak hukum untuk melakukan penerapan peraturan yang sudah dibuat. Pada kesempatan kali ini peneliti melakukan penelitian mengenai tindak pidana perjudian secara konvensional maupun secara online dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimana berfokus pada seberapa efektif peraturan mengenai perjudian yang terdapat pada pasal 303 KUHP dan pasal terkait mengenai penertiban tindak pidana perjudian konvensional maupun perjudian online yang diatur dalam pasal pasal 45 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang tindak pidana perjudian yang sekarang marak terjadi dimasyarakat selain itu peneliti menambahkan mengenai perjudian yang dilihat dari persefektif hukum Hindu apakah relevan dengan apa yang ada dalam hukum nasional. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran seberapa efektif peraturan yang berlaku di masyarakat sekarang mengenai perjudian dan berguna untuk siapapun yang membaca penelitian ini
TINJAUAN HUKUM BAHAYA NARKOBA BAGI REMAJA DAN PELAJAR
ABSTRAK Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna atau pecandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya. Masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis narkoba secara ilegal. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narko
LUH RIA SHINTIA RINI LUH RIA SHINTIA RINI
TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK BUMN AKIBAT DARI KREDIT MACET (NON PERFORMING LOAN)
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis-jenis hukuman yang salah satunya adalah hukuman subsider untuk menggantikan hukuman denda atau dalam rangka pengembalian kerugian negara. Pada suatu putusan pengadilan terdapat amar putusan yang salah satu contohnya adalah sebagai berikut : “1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa XYZ dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 2. Menghukum Terdakwa XYZ membayar uang penggantian kerugian keuangan negara dalam hal ini PT Bank Negara BUMN sebesar UD 5000 subsider pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”
TINDAK BULLYING TERHADAP REMAJA DAN HUKUMANNYA
ABSTRAK Masa remaja merupakan masa transisi atau peralihan umur dari masa kanak-kanak dan masa dewasa. Di masa remaja seorang anak akan mengalami perubahan-perubahan pada dirinya baik itu berupa perubahan secara fisik maupun secara psikisnya. Di dalam perkembang pertumbuhan seorang anak sangat memerlupan bimbingan serta pengawasan dari orang tua, sehingga dapat mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu hal yang harus dihindari yakni tindakan kekerasan Bullying baik itu bagi korban ataupun bagi pelaku. Bullying merupakan tindakan kekerasan yang mana sering dialami oleh para remaja baik dilingkungan sekitar maupun dilingkungan sekolah. Bullying itu sendiri dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuatan lebih kuat sehingga dapat menyiksa pihak yang lemah. Kekerasan yang dilakukan dapat berupa tindakan secara fisik, secara verbal dan secara tidak langsung. Tindakan kekerasan Bullying memiliki dampak yang tidak baik bagi para remaja karena bukan hanya menyerang secara fisik bullying juga menyerang secara psikis yakni mental dari anak yang lemah. Dikarenakan Bullying merupakan sebuah tindakan kekerasan maka bagi yang melakukan hal tersebut akan dikenakan hukuman. Hukuman atau sanksi dari tindakan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang di beberapa pasalnya. Dan hukum tersebut memberikan perleindungan bagi korban bullying dan juga bagi pelaku bullying. Setiap hukuman yang didapatkan disesuaikan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku bullying.
PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM HUKUM TINDAK PIDANA
ABSTRAK Anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dimasa mendatang .Saat ini marak terjadi kejahatan terhadap anak, salah satunya yakni persetubuhan baik yang dilakukan oleh anak itu sendiri maupun orang dewasa. Dan hukum harus memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku persetubuhan terhadap anak agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku persetubuhan, adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Jenis penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu, dalam pengkajiannya berdasarkan bahan-bahan hukum dari suatu literatur dan merupakan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip hukum, mauun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
KADEK SRI PURNAMI ASIH KADEK SRI PURNAMI ASIH
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT HOKUM DI INDONESIA
Abstrak Pelecehan seksual merupakan kasus paling mengerikan untuk kaum wanita, dikarenakan kita sebagai wanitaa harus berhati-hati dalam melakukan pergaulan dengan orang yang adaa di sekitar kita. Dan bisa saja kitaa sebagai wanita sering kali dijadikan mangsa untuk kejahatan seksual. Terkadang kaum pria mengincar kita sebagai mangsa untuk memenuhi nafsu mereka akan seks, dan kita sebagai wanita tidak boleh lemah dalam menanggapi hal semacam ini, karena kita haarus melawan para kejahatan seksual agar kita bisa hidup dengan bebas tanpa ada rasa ketakutan saat menginjakkan kaki ke dunia luar.
KEKOSONGAN HUKUM PENGATURAN SANKSI DALAM PERATURAN KEPALA DAERAH
ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah pada UU 12/2011 dan UU 23/2014 dan untuk menganalisis akibat kekosongan hukum pengaturan sanksi dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah pada UU 12/2011 dan UU 23/2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Pengaturan sanksi dalam pembentukan Peraturan Kepala Daerah Pada UU 12/2011 dan UU 23/2014 tidak diatur secara jelas dan mencerminkan suatu kekosongan hukum, yang dimana pada UU 12/2011 disebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undangundang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan pada UU 23/2014, hanya mengatur ketentuan mengenai asas pembentukan serta materi muatan Perda berlaku secara mutatis mutandis terhadap asas pembentukan serta materi muatan Perkada. Akibat kekosongan hukum pengaturan sanksi dalam pembentukan peraturan kepala daerah pada UU 12/2011 Dan UU 23/2014 yakni dapat menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakpastian peraturan perundangundangan di masyarakat, yang lebih jauh lagi akan berakibat kepada kekacauan hukum.
Abstrak Penulisan daalan penulisan ini berusaha untuk menyelidiki,dalam menggambarkan keadilan dalam perspektif ilmu hukum. Keadilan dalam filsafat ilmu hukum,memperhatikan semua aspek berkenaan dengan terminologi keadilan dan filsafta ilmu hukum. Keadilan merupakan cita – cita dan tujuan hukum yang menjangkau wilayah filsafat ilmu hukum dengan memberikan perspektif bahwa keadilan diwujudkan melalui hukum. Dwngan mengkaji pendapat dari plato dan aristoteles sebagai peletak dasar – dasar keadilan,thomas aquinas yang menyebut keadilan sebagai suatu kesamaan yang profesional dan jonh rawls dengan keadilan maka dasar – dasar keadilan yang masuk dalam filsafat ilmu hukum akan di jawab dari filsafat ilmu hukum itu sendiri.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA
ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agenda bersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRT memberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban. Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telah diajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan cara kekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalu memperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturan orang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anak dengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma dan juga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan dan buku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan . Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasil penelitian ini adalah : (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan oleh preemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan oleh DIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestik terjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan psikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anak korban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimana membentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anak yang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluarga dalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasan biasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yang mereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korban kekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan mereka dan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatan laporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut
Abstrak Semua orang ,didunia menginginkan dirinya,dan keluarganya baik baik saja mersa aman ,yaman dan terhindar dari kejahatan yang akan mengakibantakan dirinya dan keluarganya tidak merasa nyaman atau tergangu .dan semua orang tua juga mengiginkan kebaikan baigi anaknya menginginkan anaknya bersekolah dengan baik dapat bergaul dengan lingkungan nya dan ingin anaknya tidak mersa takut akan datang kesekolah .pihak sekolahpun ongin menciptakan lingkungan yang baik buat untuk semua muritnya dan lingkungan yang nyaman dan tenteram sehingga peroses belajar mengajajar dapat berjalan dengan baik.
PERCERAIAN PADA MASYARAKAT HINDU DIMASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH HUKUM SINGARAJA (PENGADILAN NEGERI SINGARAJA)
Abstrak Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya banyak perubahan baik itu perubahan sosial, budaya maupun ekonomi masyarakat. Perubahan itu juga berpengaruh pada hubungan pasangan suami isteri. Tidak jarang pula permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami isteri ini berujung pada perceraian. Perceraian yang terjadi di wilayah Hukum Singaraja (Pengadilan Negeri Singaraja) pada masa pandemi COVID-19 masih sangat tinggi. Selanjutnya dirumuskan tiga (3) rumusan masalah antara lain: 1) Apa penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi COVID-19 di wilayah Singaraja; 2) Bagaimana proses perceraian pada masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat Hindu di Pengadilan Negeri Singaraja; 3) Bagaimana dampak perceraian yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat Hindu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk dapat mengetahui apa penyebab terjadinya perceraian pada masa pandemi COVID-19 di wilayah Singaraja; 2) Untuk dapat memahami bagaimana proses perceraian pada masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat Hindu di Pengadilan Negeri Singaraja; 3) Untuk dapat mendeskripsikan bagaimana dampak perceraian yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 bagi masyarakat Hindu. Berkaitan dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 bukan menjadi penyebab utama, proses perceraian pada masa pandemi COVID-19 bagi umat Hindu di Pengadilan Negeri Singaraja berjalan sebagaimana sebelum adanya pandemi COVID-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, namun ada beberapa tahapan yang dilakukan secara online agar tidak menimbulakn kerumunan dan perceraian tidak hanya berdampak terhadap pasangan suami isteri yang bercerai saja melainkan kepada anak, orang tua atau keluarga dan harta benda.
Efektifitas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 2 Mengenai Aturan Menyalakan Lampu Pada Waktu Siang Hari Untuk Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Buleleng.
ABSTRAK Tingginya angka pelanggaran di Indonesia yang ada pada saat ini menandakan adanya kesadaran hukum bagi masyarakat dalam lalu lintas mengalami penurunan. Dalam berlalu lintas, ada prinsip untuk melihat dan dilihat saat di jalan karena kita harus melihat keadaan sekitar dan untuk dilihat orang lain. Di wilayah Buleleng saat masih mengalami penurunan kedisiplinan terhadap aturan lalu lintas terutama kepada pengendara sepeda motor. Fenomena yang terjadi banyak Masyarakat yang memiliki persepsi sendiri sehingga aturan tersebut jauh dari harapan dan tujuan daru Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang penindakan yang dilakukan oleh Polres Buleleng tentang Efektifitas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 107 Ayat 2 Mengenai Aturan Menyalakan Lampu Pada Waktu Siang Hari Untuk Menekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Buleleng, serta mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat kebijakan wajib menyalakan lampu utama pada siang hari tersebut. Teori yang digunakan dalam menganalisis rumusan masalah yaitu: Teori Efektifitas hukum dan Teori Kepastian Hukum metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah: metode observasi, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan dari implementasi undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu untuk mengetahui sejauh mana aturan itu di patuhi oleh pengendara sepeda motor dengan cara melihat data yang diperoleh dari tempat penelitian. Dan penerapan tentang menyalakan lampu pada siang hari terhadap kecelakaan untuk di wilayah Buleleng sampai saat ini masih belum ada melakukan tindakan yang tegas hanya himbauan dan sosialisasi dari pihak kepolisian yang sering dilakukan dan dukungan dari pemerintah terhadap kendaraan yang keluaran baru sudah secara otomatis lampu utama sudah menyala.
PERANAN DESA ADAT DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN NARKOBA MELALUI PARAREM DI DESA ADAT KEROBOKAN, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG
ABSTRAK Salah satu dampak negatif dari perkembangan pariwisata adalah masuknya budaya luar, antara lain ditandai dengan maraknya diskotik, pub, dan tempat hiburan lain, termasuk peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Dampak ini sudah sedemikian membahayakan, sehingga upaya penanggulangannya harus melibatkan semua komponan masayarakat, termasuk desa adat. Di Kabupaten Buleleng juga demikian, terdapat kecenderungan jumlah pecandu narkoba semakin meningkat. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, ditahun 2018 terdapat 31.178 pecandu narkoba di kalangan pekerja. Ada 355 kasus di lingkungan pelajar merupakan pecandu narkoba. Bali berada di rangking 9 dari 13 rangking prevalensi di Indonesia yang diteliti oleh Puslidatin BNN bersama Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Upaya pengawasan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga/ organisasi sosial. Pengaturan masalah narkoba dalam pararem, merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan desa adat dalam berperan untuk ikut menanggulangi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya. Peran desa adat dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Dorongan agar desa adat di Bali dilibatkan dalam penyelesaian berbagai masalah kemasyarakatan termasuk masalah-masalah yang sebenarnya ada di luar ‘masalah adat’, telah lama diwacanakan.
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SINGARAJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HINDU
Abstrak Maraknya aksi kekerasan yang akhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada tiga permasalahan yang akan dibahas antara lain, Mengapa terjadi pencabulan anak di wilayah singaraja, Bagaimana proses penyelesaian perkara pidana pencabulan anak di pengadilan negeri sigaraja dalam perspektif hukum hindu dan Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pencabulan anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terjadinya pencabulan anak di wilayah singaraja, mengetahui proses penyelesaian perkara pidana pencabulan anak di pengadilan negeri singaraja dalam perspektif hukum hindu, dan mengetahui pandangan masyarakat terhadap kasus pencabulan anak. Penulis menggunakan tiga teori yaitu Teori perubahan sosial, Teori keadilan dan Teori persepsi atau pandangan masyarakat dan penelitian ini menggunakan metode emperis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian pencabulan terjadi karena faktor penyalahgunaan teknologi, keluarga, pendidikan dan pergaulan bebas. Proses penyelesaiannya secara pengadilan ada tiga tahapan seperti: tahap kepolisian, tahap kejaksaan dan tahap pengadilan. Penyelesaian secara adat bisa dilakukan dengan adanya pelukatan atau pemandian buang sial, dan pandangan masyarakat terkait kasus pencabulan anak sangat beragam
ABSTRAK Sebagai bagian dalam kelompok kelurga hukum, hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum positip memegang peranan dan memberikan pengaruh dalam proses penentuan ini pembentukan hukum positip tertulis di Indonesia. Keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia memberikan arti tersendiri dalam ranah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hukum yang tumbuh dengan ciri khas sebagai bagian hukum tertua dengan sifatnya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat, hukum adat sebagai cikal bakal dan ide pembentukan hukum nasional memberikan arti tersendiri dalam perkembangan ketatanegaraan indonesia dan memberikan pengaruh bagi hukum positif tertulis lainnya.