PENGARUH PENEMPATAN PEGAWAI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BULELENG
Keywords:
Penempatan Pegawai, Disiplin Kerja, Pelayanan PublikAbstract
Kualitas pelayanan publik merupakan indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada pemenuhan ekspektasi masyarakat. Pelayanan publik yang berkualitas ditentukan oleh kesediaan sarana, tetapi juga dipengaruhi oleh talenta manusia yang memberikan pelayanan. Fenomena ketidaksesuaian penempatan pegawai berbasis kualifikasi serta belum maksimalnya disiplin pegawai menjadi faktor penentu fluktuasi kualitas layanan. Kajian ini untuk menguji serta menganalisis dampak penempatan pegawai dan disiplin pegawai terhadap kualitas layanan masyarakat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpatu Satu Pintu Kabupaten Buleleng. Menggunakan pendekatan kuantitatif, riset ini melibatkan seluruh populasi aparatur sebanyak 88 orang melalui teknik sensus (sampling jenuh). Proses penggalian data lapangan memanfaatkan instrumen angket, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang selanjutnya diolah memakai metode regresi linier berganda. Penempatan pegawai berpengaruh positif dan cukup besar terhadap mutu layanan masyarakat berdasarkan hasil penelitian dengan nilai t hitung 2,919 (> t tabel 1,988) dan nilai signifikansi 0,004 < 0,05. Disiplin kerja juga berpengaruh positif dan cukup besar terhadap kualitas layanan publik dengan nilai t hitung 4,296 (> t tabel 1,988) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Secara simultan, penempatan pegawai dan disiplin kerja berpengaruh positif dan cukup besar terhadap kualitas layanan publik dengan nilai F hitung 84,607 (> F tabel 3,10) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Nilai koefisien determinasi (R²) 0,666 menunjukkan bahwa 66,6% variasi kualitas layanan publik dapat dijelaskan oleh variabel penempatan pegawai dan disiplin kerja, sedangkan 33,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta penerapan disiplin kerja yang baik secara nyata mendongkrak efektivitas pelayanan publik di DPMPTSP Kabupaten Buleleng. Implikasi praktis menuntut instansi untuk menyempurnakan mekanisme pemetaan SDM berbasis kompetensi, memperkokoh kedisiplinan demi mewujudkan tata kelola layanan yang profesional, tangkas, dan akuntabel.